KPUD Lebak Menghadap Bupati
> Laporkan progres Pilgub
RANGKASBITUNG, BP
KPUD Lebak, Jumat (10/6) kemarin sekitar pukul 9.30 Wib, menghadap Bupati setempat, H Mulyadi Jayabaya. Mereka yang menghadap itu, adalah Agus Sutisna ketua KPU, Maman Budiman sekertaris KPU dan Cedin , anggota KPUD Lebak. Mereka menghadap dengan tujuan untuk melaporkan progres kegiatan Pilkada Gubernur Banten,tahun 2010 ini.
" Tujuan kami menghadap bupati hari ini (kemarin-red) , tidak lain untuk melaporkan progres kegiatan pilgub Banten ," Ujar Agus Sutisna, ketua KPUD Lebak, ketika ditemui sebelum menghadap Bupati, kemarin.
Perlunya KPUD menghadap atau melaporkan progres pilgub Banten pada Bupati ini , lanjut Agus, karena Bupati adalah selaku pimpinan daerah dan perlu mengetahui perkembangan kegiatan pilgub, karena pelaksanaan pilgub ini sendiri akan meliputi wilayah kabupaten/kota yang ada di Banten.
" Sekalipun ini pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, tentunya wilayah kabupaten / kota juga akan terlibat. Karena akan melibatkan pemilih pemilih yang ada di Kabupaten/kota. Selain itu , pada kesempatan ini kami juga akan melaporkan bahwa tanggal 18 Juni ini akan ada kegiatan sosialisasi KPUD Banten di Kabupaten Lebak ," imbuhnya.
Perlunya KPUD menghadap atau melaporkan progres pilgub Banten pada Bupati ini , lanjut Agus, karena Bupati adalah selaku pimpinan daerah dan perlu mengetahui perkembangan kegiatan pilgub, karena pelaksanaan pilgub ini sendiri akan meliputi wilayah kabupaten/kota yang ada di Banten.
" Sekalipun ini pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, tentunya wilayah kabupaten / kota juga akan terlibat. Karena akan melibatkan pemilih pemilih yang ada di Kabupaten/kota. Selain itu , pada kesempatan ini kami juga akan melaporkan bahwa tanggal 18 Juni ini akan ada kegiatan sosialisasi KPUD Banten di Kabupaten Lebak ," imbuhnya.
Hal Senada dikatakan Maman Budiman, sekertaris KPUD Lebak. Menurutnya, KPUD kabupaten / kota harus atau bolehd ikatakan wajib untuk melaporkan atau berkordinasi dengan kepala pemerintah kabupaten setempat. Karena kegiatan pilkada Gubernur ini sendiri akan melibatkan warga masyarakat yang ada di masing masing daerah.
" Karena itu hari ini (kemarin-red) kami menghadap pak bupati ," katanya
Sumber : BANTEN POS
Lebak Optimis Raih Adipura ke Dua kalinya
RANGKASBITUNG.BP Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lebak, menyatakan
optimistis bisa meraih penghargaan Adipura kategori kota sedang untuk
kedua kalinya.
" Jika melihat prolehan nilai sementara , kami optimis tahun 2011
ini, Kabupaten Lebak akan meraih Adipura kembali untuk yang kedua
kalinya. Kenapa demikian, saat ini kita sudah mengumpulkan nilai
70,64," Ujar Babay Imroni ,Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Lebak, kemarin,
Rasa optimistisnya ini, lanjut Babay, bukan tanpa alasan, karena pada
penilaian tahap pertama, Lebak sudah mengumpulkan nilai 70,64 dan
hanya membutuhkan tiga angka lagi untuk mencapai 73,00.
“ Jika nilai sudah terkumpul 73,00 kemungkinan besar sudah bisa
dipastikan penghargaan adipura katagori kota sedang bisa diraih. Dan
perlu diketahui juga Lebak ini pernah meraih piala adipura juga tahun
1998 lalu,” katanya.
Penilaian tahap pertama dengan nilai 70,64 tentu sebagai modal awal
untuk meraih penilaian tahap berikutnya, yang dilakukan langsung oleh
tim penilai Adipura pusat. Selain itu, lanjut Babay, kota
Rangkasbitung kini memiliki kota taman, penghijauan, serta dapat
menjaga kebersihan lingkungan dengan disebarnya ratusan tempat
pembuangan sampah. Bahakn tidak itu saja, pemkab juga terus
mengoptimalkan program Jumat bersih serta Jumat Terpadu dengan
melakukan kebersihan di pasar, terminal, sekolah, tempat pembuangan
akhir (TPA), perkantoran, perumahan, dan lingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan sarana-sarana umum.
“ Saat ini kita hanya tinggal menunggu pengumumannya saja dari pihak
kementrian lingkungan hidup. Yang katanya bertepatan dengan
peringatan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni,” pungkasnya.
optimistis bisa meraih penghargaan Adipura kategori kota sedang untuk
kedua kalinya.
" Jika melihat prolehan nilai sementara , kami optimis tahun 2011
ini, Kabupaten Lebak akan meraih Adipura kembali untuk yang kedua
kalinya. Kenapa demikian, saat ini kita sudah mengumpulkan nilai
70,64," Ujar Babay Imroni ,Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten
Lebak, kemarin,
Rasa optimistisnya ini, lanjut Babay, bukan tanpa alasan, karena pada
penilaian tahap pertama, Lebak sudah mengumpulkan nilai 70,64 dan
hanya membutuhkan tiga angka lagi untuk mencapai 73,00.
“ Jika nilai sudah terkumpul 73,00 kemungkinan besar sudah bisa
dipastikan penghargaan adipura katagori kota sedang bisa diraih. Dan
perlu diketahui juga Lebak ini pernah meraih piala adipura juga tahun
1998 lalu,” katanya.
Penilaian tahap pertama dengan nilai 70,64 tentu sebagai modal awal
untuk meraih penilaian tahap berikutnya, yang dilakukan langsung oleh
tim penilai Adipura pusat. Selain itu, lanjut Babay, kota
Rangkasbitung kini memiliki kota taman, penghijauan, serta dapat
menjaga kebersihan lingkungan dengan disebarnya ratusan tempat
pembuangan sampah. Bahakn tidak itu saja, pemkab juga terus
mengoptimalkan program Jumat bersih serta Jumat Terpadu dengan
melakukan kebersihan di pasar, terminal, sekolah, tempat pembuangan
akhir (TPA), perkantoran, perumahan, dan lingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan sarana-sarana umum.
“ Saat ini kita hanya tinggal menunggu pengumumannya saja dari pihak
kementrian lingkungan hidup. Yang katanya bertepatan dengan
peringatan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni,” pungkasnya.
CAPTION : Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya ,ketika menjenguk Ketua DPRDlebak, Ade Sumardi dua hari lalu, diruang kerja ketua dprd
setempat.nampak hadir mendampingi tiga wakil DPRD yaitu Pepep Pepep
paisaludin (GOLKAR) , Agus Setiana (DEMOKRAT), dan Ferry Cahyadi
(PKS).selain tiga wakil dprd pada kesempatan hadir pula sekwan Eri
Rahmat. Ketua dprd lebak ini sudah lama tidak masuk kerja karena
sakit, dan ini merupakan hari pertamanya masuk kerja setelah mendapat
perawatan intensif di rs siloam jakarta.
Sumber : BANTEN POS
>> MILIH RT DAN RW ALA PILKADA
Siang itu, Kamis (2/6) kemarin, cuaca di kampung Bojong Awi Apus, DesaSukamersari, Kecamatan Kalanganyar, nampak sedikit mendung. Namun hal
itu tak menyurutkan sekitar 307 hak suara warga setempat, untuk tetap
antusias melakukan pemilihan langsung secara demokrasi ketua RT 01, 02
dan RW 07 Desa setempat.
Oleh : Yayat Rismunadi Lebak
Meski pelaksanaan pemilihan ketua RT, dan RW semacam ini, bukan
merupakan yang pertama kali terjadi di Lebak . Namun hal tentunya
patut mendapat apresiasi yang positif dari pemerintah kabupaten.
Sebab, demokrasi pemilihan aparat desa di lingkungan desa
Sukamekarsari ini, merupakan cerminan betapa sudah mulai pahamnya
mereka tentang arti demokrasi. Sebab selama ini masyarakat mengenal
pemilihan langsung itu, melalu pilkades, pilkada, pileg dan pilpres
saja, tapi kali ini mereka menerapkannya dilingkungan tingkat bawah.
Sadiyi kepala desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar mengatakan,
pemilihan ketua RT dan RW semacam ini di desanya sudah yang ketiga
kalinya, dan atas inisiatif masyarakat setempat.
“ Memang sih bagusnya pemilihan ketua RT dan RW seperti ini, sebab
kalau seperti ini, siapapun nanti yang terpilih tentunya merupakan
pilihan mereka. Karena itu saya berharap bagi mereka yang terpilih
mampu menjalankan amanah masyarakatnya dengan baik ,” ujarnya.
Sementara itu Hedi ketua panitia penyelenggara pemilihan ketua RT
01,02 dan RW 07 Kampung Bojong Awi Apus, Desa Sukamersari mengatakan,
untuk bisa merealisasi hingga pelaksanaan pesta demokrasi semacam
ini, memerlukan waktu selama dua hari, khususnya untuk pembuatan
kobong dan sosialisasi kemasyarakat. Sementara untuk sumber dananya,
lanjut Hadi, berasal dari swadaya masyarakat, yang besaran nilainya
tidak ditentukan.
“ Bahkan dana hasil dari partisifasi masyarakat untuk kegiatan ini
jumlahnya hanya Rp 300 ribu. Dan Alhamdulillahnya dnegan dana sebesar
itu, pelaksanaannnya berjalan lancar ,” kata Hadi seraya menambahkan
calon untuk ketua RT 01 berjumlah 4 orang, RT 02 sebanyak 3 orang dan
RW 07 sebanyak 3 orang. (*)
sumber : BANTEN POS
Kalanganyar segera Bangun SMK
KALANGANYAR,BPKecamatan Kalanganyar segera memiliki SMK , saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) telah menyediakan lahannya. Untuk merealisasikan pembangunan SMK tersebut, Selasa (31/5) kemarin camat kalanganyar, Sehabudin dan kepala upt pendidikan kecamatan setempat, Rusli serta sejumlah kepala SMP yang ada di kalanganyar dan tokoh masyarakat H Yayan serta kepala desa pasir kupa, Suhalim berkumpul di aula Kecamatan Kalanganyar. Agendanya yaitu membahas pembentukan SMK Kalanganyarn yang akan menginduk pada SMKN 2 Rangkasbitung.
" Alhamdulillah tahun ini kita telah di sediakan lahan untuk pembangunan SMK dari pemerintah daerahn tempat atau lokasinya di sebelah SDN Pasir Kupa 1 Kalanganyar ," kata Sehabudin Camat Kalanganyar, kemarin.
Karena itu kata Sehabudin, meminta pada mereka yang terkait dan hadir dalam rembugan masalah SMK Kalanganyar ini, untuk membantu dan bekerja keras agar sekolah tersebut secepatnya terwujud setelah pemkab menyediakan lahan untuk sekolah tersebut.
" Kalau bisa mah kenapa tidak , tahun 2012 sudah bisa terwujud. Karena itu pada panitia pembentukan SMK untuk bekerja keras ," imbuhnya.
Sementara itu Rusli mengatakan, pihaknya mengusulkan agar pilialnya di tempatkan di SMPN 1 Kalanganyar. Karena di sana sarana dan prsarananya sudah rersedia. Selain itu kelas 9 yang ada di SMPN 1 Kalanganyar saat ini ada sekitar 116 siswa
" Dan berdasarkan hasil musyawarah ditunjuk sebagai pengelolanya adalah kepala SMPN 1 Kalanganyar ," katanya
Ketua panitia pembentukan SMK Kalanganyar, Endi Sugandani mengatakan dengan terpilihnya atau dipercaya dirinya sebagai ketua panitia rencana pembangunan SMK kalanganyar. Karena itu dalam waktu dekat , pihaknya akan segera menyiapkan tenaga pendidik dan anak didiknya.
" Saya coba akan menggiring lulusan SMP, untuk bisa masuk ke SMK. Khususnya yang ada di kalanganyar, dan kita berharap rencana kita ini bisa terealisasi dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua ,". Kata kepala SMPN 1 kalanganyar ini.
sumber : BANTEN POS
LEBAK KEMBALI RAIH WDP
RANGKASBITUNG,BPPemerintah Kabupaten (pemkab) Lebak, kembali memperoleh predikat Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan hasil
pemeriksaan
BPK yang diserahkan pada acara Penyerahan Laporan Hasil
BPK yang diserahkan pada acara Penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan
Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 Pada
Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 Pada
Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Propinsi Banten yang diselenggarakan di Kantor
Perwakilan BPK RI Banten – Serang, pada hari senin (30/5). Acara
penyerahan ini diikuti oleh seluruh Ketua DPRD dan Bupati/Walikota
se-Propinsi Banten.
Lebak sendiri memperoleh predikat WDP dikarenakan belum tertibnya
inventarisasi aset, oleh karena itu Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya
menyatakan akan langsung menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
dari BPK tersebut dan membenahi kekurangan-kekurangan terutama dalam
inventarisasi aset agar pada tahun 2011 ini Lebak dapat meraih Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Tindak lanjut atas laporan pemeriksaan BPK
RI tahun 2010 akan dikoordinasikan bersama DPRD dan jika ada hal-hal
yang kurang jelas dapat langsung dikonsultasikan dengan pihak BPK
karena BPK berkewajiban memantau tindak lanjut terhadap LHP yang
dilakukan oleh kepala daerah.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD),
Virgojanti seusai acara mengatakan bahwa seluruh jajaran Pemkab Lebak
akan terus berupaya membenahi tata kelola keuangan daerah selain untuk
meraih WTP juga untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel.
“ Kami akan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki kekurangan atau
kelemahan yang menjadi standar penilaian BPK atas laporan keuangan.
Sehingga kedepan Kabupaten Lebak ini tidak lagi mendapat predikat
WDP,” kata Virgo.
Sementara itu, Auditor V BPK RI, Drs. Sutrisno menyampaikan bahwa LHP
tersebut harus ditindaklanjuti maksimal dua bulan sejak diterimanya
LHP. Adapun kriteria penilaian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan
selama bulan oktober sampai dengan desember 2010 mencakup empat
criteria yaitu kesesuaian standar akuntansi yang berlaku, kecukupan
perlengkapan, kepatuhan terhadap perundangan dan efektifitas terhadap
pengendalian. Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, untuk kabupaten/kota
yang mendapat predikat WDP, ada beberapa permasalahan yang harus
segera ditindaklanjuti. Diantaranya, lemahnya pengendalian tentang
bantuan sosial dan hibah, volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan
dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga kualitas pekerjaan tidak
maksimal, lemahnya verifikasi terhadap biaya perjalanan dinas
lemahnya pengawasan terhadap kinerja pihak ketiga sehingga rentan
terhadap terjadinya pelanggaran.
“ dalam hal ini saya berharap peran inspektorat harus lebih
dimaksimalkan,” katanya
Kabupaten/Kota se-Propinsi Banten yang diselenggarakan di Kantor
Perwakilan BPK RI Banten – Serang, pada hari senin (30/5). Acara
penyerahan ini diikuti oleh seluruh Ketua DPRD dan Bupati/Walikota
se-Propinsi Banten.
Lebak sendiri memperoleh predikat WDP dikarenakan belum tertibnya
inventarisasi aset, oleh karena itu Bupati Lebak, H. Mulyadi Jayabaya
menyatakan akan langsung menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan
dari BPK tersebut dan membenahi kekurangan-kekurangan terutama dalam
inventarisasi aset agar pada tahun 2011 ini Lebak dapat meraih Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Tindak lanjut atas laporan pemeriksaan BPK
RI tahun 2010 akan dikoordinasikan bersama DPRD dan jika ada hal-hal
yang kurang jelas dapat langsung dikonsultasikan dengan pihak BPK
karena BPK berkewajiban memantau tindak lanjut terhadap LHP yang
dilakukan oleh kepala daerah.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD),
Virgojanti seusai acara mengatakan bahwa seluruh jajaran Pemkab Lebak
akan terus berupaya membenahi tata kelola keuangan daerah selain untuk
meraih WTP juga untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel.
“ Kami akan berupaya semaksimal mungkin memperbaiki kekurangan atau
kelemahan yang menjadi standar penilaian BPK atas laporan keuangan.
Sehingga kedepan Kabupaten Lebak ini tidak lagi mendapat predikat
WDP,” kata Virgo.
Sementara itu, Auditor V BPK RI, Drs. Sutrisno menyampaikan bahwa LHP
tersebut harus ditindaklanjuti maksimal dua bulan sejak diterimanya
LHP. Adapun kriteria penilaian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan
selama bulan oktober sampai dengan desember 2010 mencakup empat
criteria yaitu kesesuaian standar akuntansi yang berlaku, kecukupan
perlengkapan, kepatuhan terhadap perundangan dan efektifitas terhadap
pengendalian. Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, untuk kabupaten/kota
yang mendapat predikat WDP, ada beberapa permasalahan yang harus
segera ditindaklanjuti. Diantaranya, lemahnya pengendalian tentang
bantuan sosial dan hibah, volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan
dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga kualitas pekerjaan tidak
maksimal, lemahnya verifikasi terhadap biaya perjalanan dinas
lemahnya pengawasan terhadap kinerja pihak ketiga sehingga rentan
terhadap terjadinya pelanggaran.
“ dalam hal ini saya berharap peran inspektorat harus lebih
dimaksimalkan,” katanya
>> Bahas predikat kota pelajar
Komisi B Akan hearing dengan Dinas Pendidikan
RANGKASBITUNG,BP.
Pasca kunjungan ke Jogjakarta, Komisi B DPRD Lebak akan melakukan
hearing dengan dinas pendidikan dan unsure terkait yang ada di
Kabupaten setempat, meski demikian kapan waktunya belum ditentukan .
Ini dilakukan dalam rangka memberi masukan pada pihak eksekutif,
terkait dengan Rangkasbitung sebagai kota pelajar. Berdasarkan hasil
study bading komisi B ke Jogjakarta, banyak hal yang harus di tempuh
untuk memenuhi standar kota pelajar. Diantaranya, pembenahan sarana
dan prasarana serta infrastruktur pendidikan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia (SDM). Bahkan komisi B menilai status kota pelajar yang
disandang Kabupaten Lebak, berbeda dengan kota di pelajar di
Jogjakarta, disana (Jogjakarta) predikat kota pelajar yang menentukan
atau menilainya masyarakat, sementara di Lebak didekalrasikan oleh
pemerintah kabupaten setempat.
“ kalau berdasarkan hasil study banding kami ke Jogjakarta, tentunya
penerapan kota pelajar di Lebak dengan disana sangat berbeda. Disana
(Jogjakarta-red) yang menentukan atau penilai predikat kota pelajar
adalah masyarakat, sementara di Lebak ditentukan oleh pemerintah ,”
ujar Pipit Chandra ketua Komisi B DPRD Lebak, kemarin.
Namun demikian, lanjut Pipit pihaknya sangat mendukung program
pemerintah kabupaten Lebak, yang menjadikan kota Rangkasbitung sebagai
kota pelajar. Meski untuk terwujudkan program tersebut, lanjutnya hal
itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab saat ini masih
banyak sarana dan prasarana serta infrastruktur pendidikan yang ada di
Kabupaten Lebak, yang harus segera dibenahi.
“ Disana partisipasi masyarakat terhadap keuangan pendidikan juga
cukup tinggi. Beda dengan di kita, pihak sekolah meminta partisifasi
untuk pendidikan saja, sudah rame dan diasumsikan sebagai pungutan.
Selain itu peran serta dunia usaha untuk pendidikan disana juga cukup
tinggi ,” pungkas anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.
Komisi B Akan hearing dengan Dinas Pendidikan
RANGKASBITUNG,BP.
Pasca kunjungan ke Jogjakarta, Komisi B DPRD Lebak akan melakukan
hearing dengan dinas pendidikan dan unsure terkait yang ada di
Kabupaten setempat, meski demikian kapan waktunya belum ditentukan .
Ini dilakukan dalam rangka memberi masukan pada pihak eksekutif,
terkait dengan Rangkasbitung sebagai kota pelajar. Berdasarkan hasil
study bading komisi B ke Jogjakarta, banyak hal yang harus di tempuh
untuk memenuhi standar kota pelajar. Diantaranya, pembenahan sarana
dan prasarana serta infrastruktur pendidikan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia (SDM). Bahkan komisi B menilai status kota pelajar yang
disandang Kabupaten Lebak, berbeda dengan kota di pelajar di
Jogjakarta, disana (Jogjakarta) predikat kota pelajar yang menentukan
atau menilainya masyarakat, sementara di Lebak didekalrasikan oleh
pemerintah kabupaten setempat.
“ kalau berdasarkan hasil study banding kami ke Jogjakarta, tentunya
penerapan kota pelajar di Lebak dengan disana sangat berbeda. Disana
(Jogjakarta-red) yang menentukan atau penilai predikat kota pelajar
adalah masyarakat, sementara di Lebak ditentukan oleh pemerintah ,”
ujar Pipit Chandra ketua Komisi B DPRD Lebak, kemarin.
Namun demikian, lanjut Pipit pihaknya sangat mendukung program
pemerintah kabupaten Lebak, yang menjadikan kota Rangkasbitung sebagai
kota pelajar. Meski untuk terwujudkan program tersebut, lanjutnya hal
itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab saat ini masih
banyak sarana dan prasarana serta infrastruktur pendidikan yang ada di
Kabupaten Lebak, yang harus segera dibenahi.
“ Disana partisipasi masyarakat terhadap keuangan pendidikan juga
cukup tinggi. Beda dengan di kita, pihak sekolah meminta partisifasi
untuk pendidikan saja, sudah rame dan diasumsikan sebagai pungutan.
Selain itu peran serta dunia usaha untuk pendidikan disana juga cukup
tinggi ,” pungkas anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.
LEBAK DITETAPKAN SEBAGAI WKP
RANGKASBITUNG,BP
RANGKASBITUNG,BP
Lebak ditetapkan sebagai daerah wilayah kerja pertambangan (WKP)pengelolaan sumber panas bumi ( geothermal) karena salah satu gunung
yang ada wilayah Kecamatan Kabupaten tersebut, yaitu Gunung Endut
yang berada di wilayah Kecamatan. Sobang Kab. Lebak seluas 25.670 Ha.
Ditetapkan Kabupaten Lebak sebagai wilayah hgeothermal tersebut
dinyatakan berdasarkan SK menteri setelah Bupati Lebak H Mulyadi
Jayabayamemenuhi undangan Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, minggu
(29/5) di Eco Park, Taman Impian Jaya Ancol.
Pada kesempatan ini, selain Kabupaten Lebak yang menerima penetapan
menteri ESDM tersebut, yaitu Kabupaten Ngada Propinsi NTT , Pasaman
Barat Propinsi Sumbar dan Propinsi Jawa Barat.
Pengelolaan sumber panas bumi ini dapat dikelola oleh Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang
berpotensi meningkatkjan PAD sebesar 175 milyar per tahun. Jika
dikelola oleh pihak ketiga sepnuhnya maka harus melalui proses lelang.
Keputusan Menteri ESDM ini berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan
oleh Kementerian ESDM yang menunjukan bahwa kawasan Gunung
Endut memiliki potensi panas bumi sekitar 80 Megawatt.
Bupati Lebak menyatakan bahwa dengan diterimanya WKP ini diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak yang
selama ini 52,75% masih dibawah garis kemiskinan dan bisa membantu
percepatan pembangunan untuk keluar dari ketertinggalan
"karena seperti kita ketahui bahwa Pemkab Lebak dengan keterbatasan
anggaran ingin segera meninggalkan predikat sebagai kabupaten
tertinggal",kata JB.
sumber : BANTEN POS
Bina generasi muda, PKS Lebak gelar lomba Futsal
Dalam rangka membina generasi muda pada arah kegiatan yang positif ,
Minggu (29/5) kemarin bertempat di gedung Karisma, Rangkasbitung, DPD
PKS Lebak, menggelar turnamen Futsal tingkat Dapil I yang meliputi
Kecamatan Rangkasbitung, Warunggunung, Cibadak, dan Kalanganyar.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh ketua DPD PKS setempat, H Peri
Cahyadi. Pemenang atau tim yang keluar sebagai juara pertama akan
mewakili dapil ini ke tingkat Provinsi.
“ selain merupakan ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan
ajang pembinaan generasi muda dalam arah yang positif. Kegiatan akan
kita perluas dari mulai tingkat kabupaten, hingga tingkat provinsi ,”
kata H Peri Cahyadi yang juga wakil ketua DPRD Lebak ini.
Sementara itu Ahmad Sopiyudin ketua panitia penyelenggara turnamen
putsal se Dapil I mengatakan, kegiatan ini hanya diikuti oleh empat
tim dari wilayah Kecamatan yang ada di dapil I.
“ Sistem pertandingan yang kami gunakan yaitu sistem bertemu, artinya
setiap tim bertemu, dan pemenangnya ini nanti akan mewakili dapil pada
kejuaran tingkat Kabupaten terlebih dahulu ,” katanya.
Dalam rangka membina generasi muda pada arah kegiatan yang positif ,Minggu (29/5) kemarin bertempat di gedung Karisma, Rangkasbitung, DPD
PKS Lebak, menggelar turnamen Futsal tingkat Dapil I yang meliputi
Kecamatan Rangkasbitung, Warunggunung, Cibadak, dan Kalanganyar.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh ketua DPD PKS setempat, H Peri
Cahyadi. Pemenang atau tim yang keluar sebagai juara pertama akan
mewakili dapil ini ke tingkat Provinsi.
“ selain merupakan ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan
ajang pembinaan generasi muda dalam arah yang positif. Kegiatan akan
kita perluas dari mulai tingkat kabupaten, hingga tingkat provinsi ,”
kata H Peri Cahyadi yang juga wakil ketua DPRD Lebak ini.
Sementara itu Ahmad Sopiyudin ketua panitia penyelenggara turnamen
putsal se Dapil I mengatakan, kegiatan ini hanya diikuti oleh empat
tim dari wilayah Kecamatan yang ada di dapil I.
“ Sistem pertandingan yang kami gunakan yaitu sistem bertemu, artinya
setiap tim bertemu, dan pemenangnya ini nanti akan mewakili dapil pada
kejuaran tingkat Kabupaten terlebih dahulu ,” katanya.
sumber : BANTEN POS
